HUKAMANEWS – Tak ada nama Hasto Kristiyanto dalam usus an kepengurusan hasil Kongres ke-6 PDI Perjuangan (PDIP) yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Bali.
Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang sebelumnya dijabat Hasto Kristiyanto, kini dirangkap langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai keputusan Megawati yang tidak lagi mengangkat Hasto menjadi Sekjen PDIP, memiliki banyak makna.
Hasto sebagai tokoh paling dipercaya Megawati akan mengemban tugas di luar Partai, semisal ditugaskan bergabung dengan kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Atau, Megawati belum menemukan tokoh dengan posisi setara Hasto di internal PDIP. Bagaimanapun Sekjen memiliki peran strategis, di internal harus mampu mengkonsolidasi pengurus, di eksternal harus mampu mewakili keputusan-keputusan ketua umum, untuk itu Megawati tidak menunjuk Sekjen dengan mudah,” kata Dedi, di Jakarta, Minggu 3 Agustus 2025
Kemungkinan lain, dari bargaining politik, kehadiran Hasto setelah mendapatkan amnesti, Megawati diminta untuk tidak lagi melibatkan Hasto di Parpol, agar pengaruh Hasto tidak lagi ada.
Baca Juga: KA Bromo Anggrek Anjlok, KAI Siap Refund 440.000 Tiket Pembatalan
"Syarat mengakhiri karir politik Hasto bisa saja menjadi dasar bargaining ia diampuni,” ungkap Dedi.
Selama proses hukum yang menjerat Hasto, dia seringkali mengancam Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan mantan kader PDIP, dengan berbagai skandal yang ia ketahui.
Jika itu benar adanya, maka ditegaskan pihaknya Prabowo adalah tokoh yang memenangi pertarungan, satu sisi mendapatkan hati Megawati, sisi lain juga tetap bisa melayani kepentingan Jokowi. Namun dipastikan Megawati akan sangat menentang keputusan yang terkait kepentingan Jokowi.***