nasional

Pemerintah Siapkan PPPK untuk Dukung Kopdes Merah Putih, Zulhas: Negara yang Tanggung Gaji

Minggu, 3 Agustus 2025 | 14:10 WIB
Zulhas dorong penempatan PPPK di koperasi desa agar ekonomi kerakyatan makin kuat tanpa beban biaya pegawai. (HukamaNews.com / Net)

HUKAMANEWS - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi desa dengan pendekatan yang lebih konkret dan berpihak kepada masyarakat.

Lewat inisiatif terbaru, pemerintah membuka peluang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Langkah ini diharapkan bisa menjawab tantangan operasional koperasi yang selama ini terkendala anggaran, terutama soal ketersediaan sumber daya manusia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa penempatan PPPK di Kopdes menjadi strategi jitu agar koperasi desa bisa berjalan tanpa harus memikirkan biaya gaji pegawai.

Baca Juga: Megawati Ambil Alih Jabatan Sekjen PDIP, Hasto Ditinggal Usai Amnesti? Ini Bocoran di Balik Kongres

Menurut Zulhas, koperasi desa sangat potensial untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, namun masih butuh dukungan dari negara.

Dengan menugaskan PPPK, pemerintah ingin memberikan nafas segar bagi operasional Kopdes Merah Putih agar bisa benar-benar memberdayakan masyarakat dari bawah.

Dalam kunjungan kerjanya ke Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (2/8/2025), Zulhas menjelaskan bahwa saat ini pemerintah membuka ruang bagi kepala daerah untuk mengajukan penempatan PPPK di koperasi desa.

Ia menyarankan agar setiap kabupaten bisa mengalokasikan dua hingga tiga orang PPPK di setiap Kopdes yang ada di wilayahnya.

Hal ini tentu akan memperkuat struktur organisasi koperasi, tanpa harus membebani anggaran operasional koperasi itu sendiri.

Baca Juga: KPK Tangkap 5 Pejabat dalam Kasus Jalan Sumut, Tapi Gubernur Bobby Nasution Masih Aman, Kok Bisa?

Zulhas juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 500 ribu kuota PPPK yang bisa dimanfaatkan, termasuk untuk mendukung infrastruktur sumber daya manusia di koperasi.

Jika diasumsikan terdapat 1.000 koperasi desa aktif di seluruh Indonesia, maka akan dibutuhkan sekitar 2.000 PPPK untuk mendukung keberjalanannya.

Penempatan tenaga kerja profesional di lembaga ekonomi desa ini menjadi bentuk kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.

Lebih dari sekadar program, Kopdes Merah Putih diharapkan bisa menjadi garda depan dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.

Halaman:

Tags

Terkini