Mangkirnya Riza Chalid dari dua kali panggilan ini memperkuat indikasi bahwa ia memang berupaya menghindari proses hukum.
Koordinasi lintas instansi pun terus dilakukan oleh Kejagung guna memastikan keberadaan dan strategi penangkapan terhadap Riza yang diduga kuat tak lagi berada di yurisdiksi Indonesia sejak penetapan status hukumnya.
Untuk diketahui, Muhammad Riza Chalid adalah pemilik manfaat (beneficial owner) dari PT Orbit Terminal Merak.
Perusahaan ini menjadi salah satu bagian dari pusaran besar dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina Subholding serta sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada periode 2018 hingga 2023.
Baca Juga: ASN Imigrasi Bandara Soetta Dipanggil KPK, Terungkap Peran Penting di Kasus Pemerasan Rp53 Miliar
Riza termasuk dalam delapan nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam skandal migas yang disebut sebagai salah satu kasus korupsi sektor energi terbesar dalam lima tahun terakhir.
Kasus ini mencuat karena diduga merugikan negara dalam jumlah sangat besar, serta melibatkan praktik kongkalikong antara perusahaan penyedia fasilitas terminal migas dan internal badan usaha milik negara.
Pencabutan paspor menjadi bagian dari strategi pemerintah menekan ruang gerak tersangka agar tidak bisa terus berpindah negara untuk menghindari jeratan hukum.
Dengan pemantauan keberadaannya di Malaysia, fokus kini bergeser pada proses pemulangan paksa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional.
Pemerintah Indonesia kini menanti respons resmi dari otoritas Malaysia.
Jika kerja sama berjalan lancar, bukan tidak mungkin Riza Chalid akan segera kembali ke Tanah Air untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau.***