Sebagai alternatif, ia mendorong agar Kejaksaan membuka opsi sidang in absentia atau sidang tanpa kehadiran terdakwa.
Langkah ini dianggap penting agar aset-aset milik Riza, baik di dalam negeri maupun luar negeri, bisa dibekukan atau disita menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang.
Sementara itu, dari sisi aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Riza Chalid telah mangkir dari panggilan pertama yang dijadwalkan pada Kamis, 24 Juli 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penyidik di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tengah mempersiapkan agenda pemanggilan kedua terhadap Riza sebagai tersangka.
Hingga kini, Kejaksaan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait keberadaan Riza di luar negeri.
Dukungan pun datang dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas).
Menteri Imipas, Agus Andrianto, menyebut bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kejagung serta otoritas imigrasi dan kepolisian Malaysia untuk memantau pergerakan Riza Chalid.
Diketahui, Riza telah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 dan langsung menuju Malaysia.
Kondisi ini tentu memperkuat dugaan bahwa kepergian Riza bukan tanpa rencana, terlebih jika dikaitkan dengan pernikahan yang disebut-sebut terjadi empat tahun silam.
Dengan keberadaan Riza Chalid yang kini terkonfirmasi di luar negeri, langkah hukum terhadapnya memasuki babak baru.
Baca Juga: Kejagung Gerak Cepat, Dua Petinggi Sugar Group Dilarang ke Luar Negeri, Ada Duit Haram Rp50 Miliar?
Dorongan publik untuk menegakkan keadilan semakin kuat, terlebih mengingat besarnya perhatian pada kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkannya.
Kini, bola ada di tangan Kejagung dan otoritas terkait untuk memastikan Riza Chalid tak terus bersembunyi di balik batas negara dan pengaruh sosial.