Proyek pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini awalnya bertujuan mendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Namun, nilai proyek yang sangat besar, yakni mencapai Rp9,98 triliun, memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitasnya.
Dari total nilai tersebut, sekitar Rp3,58 triliun dialokasikan untuk bantuan pengadaan TIK selama periode 2020 hingga 2022, sementara Rp6,39 triliun bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hingga saat ini, penyidik Jampidsus masih berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung potensi kerugian negara akibat kebijakan pengadaan tersebut.
Kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025.
Dalam proses ini, penyidik mendalami berbagai dokumen, termasuk catatan internal, komunikasi digital, serta kajian yang dilakukan oleh tim teknis.
Publik kini menanti hasil penyidikan yang mendalam dan transparan dari Kejaksaan Agung.
Nama besar seperti Nadiem Makarim, yang dikenal sebagai pendiri Gojek dan mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju, menjadi sorotan karena posisinya yang selama ini dianggap sebagai representasi generasi muda progresif dalam pemerintahan.
Kehadiran Hotman Paris sebagai kuasa hukum juga menambah dimensi tersendiri dalam kasus ini, mengingat gaya komunikasinya yang kerap menarik perhatian publik.
Meski begitu, penyidik menegaskan bahwa seluruh proses akan berjalan sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat.
Apakah pemeriksaan lanjutan ini akan membuka babak baru dalam pengungkapan kasus Chromebook?
Baca Juga: Warga Tangsel Siap-Siap, MRT Jakarta Segera Tembus Kotamu Tanpa Modal dari Pemerintah!
Atau justru menjadi titik terang untuk membuktikan ketidakterlibatan pihak-pihak tertentu?
Semua akan tergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan secara menyeluruh dan objektif oleh tim Jampidsus Kejaksaan Agung.