Dulu Gampang ke Luar Negeri, Sekarang Nadiem Makarim Dicekal Kejagung Gegara Dugaan Korupsi Laptop Triliunan!

HUKAMANEWS - Nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), kembali mencuat ke publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri atas dirinya.

Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun.

Padahal, selama ini Nadiem dikenal sebagai figur yang kerap mondar-mandir ke luar negeri, baik untuk keperluan pendidikan maupun profesional.

Mulai dari sekolah di Singapura, kuliah di Brown University Amerika Serikat, hingga menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Harvard Business School, mobilitas internasional sudah menjadi bagian dari hidupnya.

Baca Juga: Smartband Rasa Flagship? Xiaomi Band 10 Punya Layar Terang dan Sensor Canggih, Tahan 21 Hari Tanpa Cas!

Namun kini, semua akses itu sementara dibatasi oleh hukum.

Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan pencekalan terhadap dua mantan staf khusus Mendikbudristek, berinisial FH dan JT.

Keduanya sebelumnya dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam proses penyelidikan, tetapi tidak memenuhi panggilan.

Langkah mangkir ini mendorong penyidik untuk melakukan tindakan lanjutan, termasuk penggeledahan apartemen yang bersangkutan.

Kejagung menilai, kehadiran keduanya penting untuk mengungkap alur dugaan korupsi yang saat ini masih dalam tahap penyidikan intensif.

Diketahui, dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Nadiem berkaitan erat dengan proyek pengadaan laptop untuk pelajar yang dicanangkan selama masa jabatannya sebagai Mendikbudristek.

Baca Juga: Dokter Forensik RS Bali Mandara Jelaskan Penyebab Kematian Pendaki Juliana, Bikin Kematian dalam Waktu Singkat

Proyek yang digadang-gadang dapat mendorong transformasi digital di dunia pendidikan itu justru memicu tanda tanya besar usai muncul indikasi penyalahgunaan anggaran dalam jumlah fantastis.

Dalam catatan Kejagung, pengadaan laptop dengan nilai hampir Rp10 triliun tersebut menyimpan banyak kejanggalan, mulai dari proses tender hingga spesifikasi perangkat yang tidak sesuai.

Kecurigaan makin menguat setelah beberapa pihak yang diduga terlibat, termasuk staf khusus, enggan kooperatif dengan proses penyelidikan.