HUKAMANEWS – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan usulan penambahan anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diikuti bagaimana evaluasi pelaksanaan program ini.
"Tambahan anggaran Rp. 118 triliun rupiah, harus dijelaskan kepada publik bagaimana pengelolaan dan prioritasnya.Semestinya program ini lebih difokuskan untuk sekolah di wilayah 3T," jelas Trubus di Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.
Menurutnya, segala informasi mengenai program MBG yang tertutup untuk publik kerap menimbulkan salah persepsi. Trubus menilai pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Baca Juga: Pengusaha Barang Elektronik Dalam Negeri Minta Pemerintah Lindungi Dari Serangan Barang Impor
“Pemerintah harusnya transparan kepada masyarakat terkait tata kelola implementasi MBG, termasuk memberikan informasi yang benar mengenai pembiayaan, pola kerjasama, sampai teknis pelaksanaan agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat,” tambah Trubus.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, BGN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 217 triliun. Namun menurut perhitungannya, dana sebesar itu akan habis pada Agustus 2026 untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) dengan penerima 82,92 juta orang.
Dengan langkah ini maka BGN meminta anggaran sebesar Rp 335 triliun untuk pelaksanaan MBG tahun depan.
"Kita usulkan tambahan Rp 118 triliun. Karena kalau basis pelayanan dan penerima manfaatnya 82,9 juta dimulai dari Januari-Desember, maka kami akan membutuhkan tambahan. Karena dengan Rp 217 triliun itu nanti akan terserap semuanya di akhir Agustus. Maka dari September-Desember kami akan membutuhkan tambahan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Lebih lanjut Dadan menjelaskan, akhir tahun ini BGN ditargetkan dapat menyalurkan MBG ke 82,92 juta penerima manfaat sehingga mulai 1 Januari 2026 BGN langsung menyalurkan MBG ke 82,92 juta orang. Sementara untuk menyalurkan MBG ke 82,92 juta penerima manfaat dibutuhkan biaya sekitar Rp 25 miliar per bulannya, sehingga sampai akhir Agustus 2026 anggaran Rp 217 triliun akan habis.
Kemudian untuk penyaluran MBG dari September-Desember 2026 dibutuhkan anggaran sekitar Rp 100 triliun. Penambahan anggaran ini, menurutnya sama seperti yang dilakukan BGN tahun ini dimana dalam APBN 2025 pemerintah mulanya menganggarkan sebesar Rp 71 triliun.