Tujuan kunjungan disebut meliputi Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan.
Menanggapi polemik tersebut, Maman Abdurrahman telah menyampaikan klarifikasi bahwa seluruh biaya perjalanan ditanggung dari dana pribadi, bukan dana negara.
Ia pun mengaku tidak mengetahui adanya surat berkop Kementerian UMKM yang meminta bantuan kedutaan untuk mendampingi istrinya selama di luar negeri.
Namun publik keburu mempertanyakan integritas serta kendali seorang menteri atas struktur kementeriannya sendiri.
Apalagi, surat resmi kementerian bukan dokumen sembarangan yang bisa terbit tanpa proses administratif dan pengawasan ketat.
Baca Juga: Ada Iuran Bersama Milyaran Rupiah di Korupsi Mantan Walikota Semarang, Bikin Gemes
Kini KPK dituntut untuk membuktikan keseriusannya dalam menuntaskan setiap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sekecil apapun itu.
Pemanggilan terhadap Menteri Maman masih dalam opsi yang terbuka, tergantung dari hasil telaah dokumen dan kebutuhan penyidikan lebih lanjut.
Publik pun menanti apakah ini akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap pola-pola penyalahgunaan surat dinas yang selama ini mungkin luput dari perhatian.
Di tengah sorotan publik, KPK ditantang untuk tetap teguh dalam prinsip penegakan hukum yang independen, objektif, dan transparan.***