Ia diberi tanggung jawab strategis, mulai dari Kepala Dinas PUPR, hingga sempat menjabat sebagai Pj Sekda Kota Medan.
Kepercayaan ini berlanjut ketika Bobby menjadi Gubernur Sumut, dan kembali menunjuk Topan untuk posisi penting di bidang infrastruktur.
Namun, kepercayaan tersebut kini justru berubah menjadi bumerang politik.
Sutrisno mengungkit kembali pernyataan Bobby saat debat Pilgub Sumut 2024 lalu, di mana ia menyindir buruknya infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
Sindiran itu kini justru berbalik arah, karena orang kepercayaan yang ia tunjuk justru terseret dalam dugaan praktik korupsi proyek jalan.
Baca Juga: KPK Ngaku Siap Panggil Bobby Nasution, Dugaan Aliran Uang Suap Bikin Suhu Pemprov Sumut Makin Panas!
“Bagaikan menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri,” kata Sutrisno menyindir keras.
Oleh karena itu, ia mendesak agar KPK tidak setengah hati dalam mengusut kasus ini.
Bukan hanya soal suap yang menjerat Topan, tapi juga terkait bagaimana proyek-proyek di Pemkot Medan dan Pemprov Sumut dikelola sejak Topan menjabat di berbagai posisi.
Sutrisno menekankan bahwa jejak korupsi ini bisa saja telah berlangsung sejak Topan menjabat Kadis PUPR Kota Medan.
Desakan agar Bobby Nasution turut diperiksa oleh KPK semakin menguat seiring dengan ekspektasi publik terhadap transparansi dan keadilan hukum.
Baca Juga: OTT Sumut Meledak, Padahal KPK Sudah Warning Bobby Nasution Dua Bulan Sebelumnya! Kok Bisa?
Langkah ini dinilai penting untuk membuktikan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu, termasuk terhadap tokoh-tokoh publik yang sedang menjabat posisi strategis.
Jika KPK berani menindak hingga ke akar, maka momentum ini bisa menjadi titik balik citra lembaga antirasuah yang sempat diragukan tajinya dalam beberapa tahun terakhir.***