OTT Sumut Meledak, Padahal KPK Sudah Warning Bobby Nasution Dua Bulan Sebelumnya! Kok Bisa?

HUKAMANEWS - Dua bulan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara, peringatan keras ternyata sudah lebih dulu disampaikan kepada para pejabat di sana.

Peringatan itu tidak main-main, datang langsung dari pimpinan KPK dan ditujukan kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution beserta jajarannya.

Momen itu terjadi pada April 2025 saat agenda Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dalam forum itu, pembahasan serius dilakukan menyangkut risiko korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Video Lamanya Beredar Kibarkan Bendera Israel, Merince Kogoya Asal Papua Didepak dari Ajang Miss Indonesia 2025

Pihak KPK saat itu telah mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak tergelincir dalam praktik korupsi yang masih rawan terjadi di sektor-sektor strategis.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa fokus Korsup bukan hanya pada Sumut, tapi seluruh Indonesia.

Namun, Sumatera Utara masuk dalam radar pengawasan intensif mengingat tingginya risiko korupsi di proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dikelola Pemprov.

“Secara khusus memang kami beri perhatian pada sektor pengadaan barang dan jasa karena itu area yang paling rawan penyimpangan,” ujar Budi kepada wartawan, Senin, 30 Juni 2025.

Melalui pendekatan Korsup, KPK tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga pendampingan dalam proses administrasi, anggaran, dan pelaksanaan proyek.

Baca Juga: Tata Kelola Royalti Benarkah Sudah Berlaku Adil, Jadi Pertanyaan Mahkamah Konstitusi

Tujuannya untuk menekan potensi korupsi dari awal, bukan sekadar penindakan di akhir.

Yang menarik, dalam rapat Korsup pada 28 April 2025, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak secara terbuka memberikan nasihat tegas kepada seluruh pejabat daerah yang hadir, termasuk Bobby Nasution.

Tanak menyampaikan pesan mendalam agar jabatan tidak digunakan untuk mencari keuntungan pribadi.

Ia juga menyinggung dampak moral dan sosial dari uang haram hasil korupsi terhadap keluarga dan masyarakat.