"Premanisme di jalanan itu nyata dan merugikan sopir. Kami berharap kepolisian bisa turun tangan dan memberantas aksi semacam ini," tambahnya.
Demo sopir truk ini tak hanya berdampak pada arus lalu lintas, tapi juga menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan ODOL secara menyeluruh.
Pasalnya, tuntutan yang disuarakan menyentuh aspek yang selama ini kerap luput dari perhatian: keadilan antara sopir dan pemilik barang dalam rantai logistik nasional.
GSJT berharap agar regulasi tidak hanya menyasar sopir sebagai pihak paling lemah, tetapi juga menyentuh seluruh ekosistem distribusi, termasuk perusahaan dan pemilik komoditas.
Dengan tekanan yang semakin besar dari akar rumput, aksi ini berpotensi menjadi pemicu revisi kebijakan yang lebih berpihak pada keseimbangan industri logistik.
Jika tuntutan ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin unjuk rasa serupa akan meluas ke daerah lain dan mengganggu jalur distribusi nasional.
Pemerintah diharapkan segera turun tangan dan membuka ruang dialog terbuka dengan perwakilan sopir untuk mencari solusi konkret yang adil bagi semua pihak.***