HUKAMANEWS - Tujuh bulan sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan sejak resmi dilantik.
Dalam periode ini, berbagai kebijakan mulai dijalankan dan derap kerja kabinet terus dikawal oleh publik.
Namun, seiring waktu, muncul evaluasi yang semakin keras terhadap sejumlah pembantu presiden.
Sejumlah pihak menilai, beberapa menteri belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan justru menimbulkan kegaduhan yang merugikan citra pemerintah.
Baca Juga: Eliano Pasti Absen Laga Timnas Lawan Cina, Kevin Disk Nyusul Langsung Ke Jakarta
Kondisi ini memunculkan dorongan agar Presiden Prabowo segera melakukan penyegaran kabinet secara selektif.
Evaluasi ini tidak hanya muncul dari pengamat politik biasa, tetapi juga dari tokoh akademisi yang kerap menjadi rujukan dalam analisis pemerintahan.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyampaikan bahwa penyegaran kabinet sebaiknya segera dilakukan.
Menurutnya, reshuffle bukan hanya soal politik, tapi menyangkut efektivitas kerja pemerintah secara keseluruhan.
Adi menekankan bahwa evaluasi menteri perlu didasarkan pada dua indikator utama, yaitu kinerja nyata dan kualitas komunikasi publik.
Baca Juga: Seorang Ibu di Semarang Kena Teror Penipuan,Diperas 80 Juta Rupiah
“Kalau kinerjanya tidak oke, ya mesti diganti,” ujar Adi dalam kanal YouTube miliknya, Kamis, 29 Mei 2025.
Sebagai analis komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi juga menyoroti gaya komunikasi sejumlah menteri yang kerap menimbulkan kontroversi.
Menurutnya, menteri yang terlalu sering membuat blunder atau pernyataan yang tidak tepat harus dievaluasi secara serius.
Ia menilai bahwa pejabat publik yang omongannya selalu menjadi bahan perbincangan negatif, bahkan bully di media sosial, menciptakan resistensi yang kontraproduktif terhadap kerja pemerintahan.