Djaka diminta untuk memperkuat koordinasi dengan instansi lain seperti TNI dan kepolisian dalam memberantas praktik penyelundupan.
Tujuannya jelas: memaksimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.
Dalam pernyataannya, Djaka menegaskan komitmennya untuk memberantas pelabuhan-pelabuhan gelap yang selama ini menjadi celah aktivitas ilegal.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan agar arus barang yang masuk dan keluar negeri bisa terkontrol dengan baik.
Kepercayaan terhadap Djaka tak hanya datang dari Presiden.
Baca Juga: Mulai Jadi Tren, Pemotongan Sapi Impor Harus Perhatikan Kaidah Animal Walfare
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa status Djaka kini memang sudah purnawirawan.
Artinya, tidak ada hambatan hukum atau administratif untuk menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai.
Airlangga menyebutkan bahwa peran Bea Cukai sangat krusial bagi perekonomian nasional.
Menurutnya, bea cukai menjadi pintu utama keluar-masuk barang dan menjadi harapan besar bagi pelaku usaha.
Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, terutama dalam hal pelayanan ekspor-impor serta pengawasan terhadap barang ilegal.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang ramah terhadap pekerja migran, yang dianggap sebagai pahlawan devisa negara.
Baca Juga: Tanggap Bencana, Polda Bengkulu Turunkan Tenaga Medis dan Layanan Trauma Healing
Dalam konteks ini, Djaka diharapkan mampu menghadirkan transformasi dan penguatan sistem kerja Bea Cukai yang lebih modern, akuntabel, dan humanis.
Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai merupakan bagian dari strategi baru pemerintahan Prabowo dalam memperkuat institusi negara yang bersentuhan langsung dengan ekonomi nasional.