Para pengemudi, dalam RDPU tersebut, menyampaikan berbagai tuntutan yang cukup rinci.
Mereka mendesak agar potongan komisi dari aplikator diturunkan maksimal menjadi 10 persen.
Selain itu, para pengemudi juga meminta agar program-program yang dianggap merugikan, seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas, dihapuskan.
Tak hanya itu, mereka menuntut peninjauan tarif penumpang serta penetapan tarif pengantaran makanan dan barang dilakukan secara transparan.
Yang menarik, para pengemudi juga meminta agar semua pihak—mulai dari asosiasi pengemudi, aplikator, regulator, hingga lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI—dilibatkan dalam proses penetapan tarif tersebut.
Baca Juga: Beda Dunia! Ini Bocoran Gaji Fantastis Karyawan Gojek yang Jauh dari Penghasilan Mitra Drivernya
Menanggapi aksi massa dan berbagai masukan itu, Puan Maharani mengimbau para pengemudi untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia menegaskan bahwa DPR siap menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui mekanisme formal yang berlaku di parlemen.
Langkah DPR ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menghadirkan keadilan di sektor transportasi online yang kian kompleks.
Dengan menyusun regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, DPR berupaya memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik pengemudi maupun aplikator.
Situasi ini mempertegas pentingnya kehadiran undang-undang yang mengatur hubungan kerja dan sistem bagi hasil di sektor digital.
Tanpa regulasi yang adil, relasi antara pengemudi dan perusahaan aplikasi akan terus berada di titik timpang.
Dalam konteks ini, keterlibatan DPR dan penyusunan RUU Transportasi Online menjadi langkah krusial.
Apalagi, transportasi berbasis aplikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan dan menciptakan jutaan lapangan kerja informal.