"Sekarang ini bukan zamannya anak-anak hanya dibekali ilmu. Kita butuh mereka punya tanggung jawab, etika, dan disiplin. Itu yang mau dibangun di barak-barak itu," ucapnya.
Pigai menambahkan bahwa langkah tersebut relevan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sebagaimana menjadi visi nasional menuju tahun 2045.
"Kalau sekarang kita tidak siapkan SDM yang punya karakter kuat, nanti kita akan tertinggal. Globalisasi itu nyata, dan mental anak muda harus siap menghadapi dunia," tuturnya.
Sementara itu, isu pengiriman siswa ke barak militer ini telah memicu perdebatan sengit di tingkat nasional.
Baca Juga: Viral Meme Jokowi-Prabowo C1uman, Mahasiswi ITB Ditahan! DPR Dorong Jalan Damai, Ini Alasannya
Wakil Presiden terpilih Muhaimin Iskandar secara terbuka menolak kebijakan tersebut, sedangkan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini Publik (PCO) justru memberikan dukungan penuh.
Komnas HAM juga menyuarakan kekhawatirannya dengan mengingatkan bahwa pendekatan semacam itu bisa berpotensi melanggar hak-hak anak, terutama bila ada unsur pemaksaan atau kekerasan.
Namun, Pigai mengingatkan bahwa yang perlu diawasi adalah pelaksanaan di lapangan, bukan konsep kebijakan itu sendiri.
"Yang perlu kita pastikan adalah tidak ada penyimpangan. Jangan sampai pendidikan malah berubah jadi tindakan represif. Tapi kalau dilakukan dengan benar, saya kira ini bisa jadi contoh untuk daerah lain," pungkasnya.
Baca Juga: 2 Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Memilih Diam dan Tak Ajukan Banding, Ini Alasannya
Dengan pernyataan ini, Natalius Pigai menegaskan posisinya sebagai pejabat negara yang tidak hanya memahami hukum dan HAM, tetapi juga berpikir jauh ke depan dalam membentuk fondasi pendidikan nasional yang lebih kuat.***