“Negara harus menjamin buruh sejahtera, tapi juga menjaga pengusaha tetap hidup. Kalau pengusaha tidak berbisnis, buruh juga kehilangan pekerjaan,” kata Prabowo.
Untuk memastikan arah kebijakan tetap berpihak pada buruh, Prabowo berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang bertugas memberi masukan kepada Presiden dalam hal teori upah, kebijakan ketenagakerjaan, dan kesejahteraan buruh dalam bingkai hubungan industrial. Dewan ini juga akan berperan dalam penyusunan regulasi yang melindungi kelompok pekerja, termasuk pekerja rumah tangga.
Selain itu, akan dibentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna memastikan hak-hak buruh tetap dilindungi di tengah kondisi ekonomi sulit.
“Satgas ini menjadi jaring pengaman penting, terutama saat gelombang PHK tak bisa dihindari. Negara tidak boleh membiarkan buruh kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Ijazah Jokowi, Desakan Copot Gibran, dan Ambruknya Akal Sehat Demokrasi
Momentum Kebangkitan
Menurut Dr. Syahganda, momentum Hari Buruh kali ini menjadi titik balik penting bagi gerakan buruh Indonesia.
“Prabowo memberi nyawa pada gerakan buruh yang selama ini redup. Ia bahkan bersumpah mati bersama rakyat. Ini pidato yang setara dengan Bung Karno dalam membangkitkan semangat rakyat,” tuturnya.
Syahganda menegaskan, kebangkitan kaum buruh tidak bisa hanya bergantung pada negara, tetapi juga harus diiringi dengan konsolidasi gerakan dan idealisme. Ia mengingatkan agar kaum buruh tidak tergelincir menjadi alat kekuasaan yang justru membela kepentingan koruptor.
“Jika kaum buruh bisa menjaga idealismenya, maka mereka akan menjadi kekuatan moral utama bangsa ini. Inilah saatnya mereka bangkit,” pungkasnya.***