Menurut Gatot, para purnawirawan hanya memberikan masukan terhadap isu-isu strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang memang menuai beragam pandangan.
Tak hanya menyorot soal penghinaan terhadap purnawirawan, Gatot juga mengkritisi pernyataan dari GRIB yang menyebut kepala daerah harus mencintai GRIB terlebih dahulu sebelum mencintai rakyat.
Menurutnya, logika semacam itu tidak masuk akal dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.
Gatot menegaskan bahwa jabatan kepala daerah adalah mandat dari rakyat, bukan dari organisasi tertentu.
Mereka, katanya, harus mengabdi kepada masyarakat, bukan kepada ormas atau kelompok manapun.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 13.252 Personel, Antisipasi Aksi May Day 2025 di Jakarta
Ketegangan ini memunculkan diskusi lebih luas di publik tentang peran ormas dan bagaimana mereka menyikapi purnawirawan TNI yang secara historis memiliki kontribusi besar terhadap bangsa.
Hercules sendiri bukan sosok asing dalam lingkaran TNI, karena pada masa lalu ia dikenal memiliki relasi dekat dengan sejumlah petinggi militer saat operasi di Timor Timur.
Namun, kedekatan masa lalu tampaknya tak menjamin hubungan yang tetap harmonis di masa kini.
Pernyataan Gatot yang menyebut Hercules sebagai "preman berkedok ormas" pun memperkeruh situasi dan menciptakan ruang perdebatan baru di tengah masyarakat.
Situasi ini menjadi refleksi serius bagi semua pihak, baik tokoh ormas maupun purnawirawan, untuk menjaga kehormatan institusi dan tidak saling menjatuhkan di ruang publik.
Apalagi di tengah suasana politik yang mulai memanas menjelang transisi kekuasaan.
Publik pun kini menantikan bagaimana langkah lanjutan dari kedua tokoh ini.
Apakah akan ada upaya damai, atau justru tensi ini akan berlanjut ke ranah hukum atau politik yang lebih luas.