Para buruh menilai bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi ketenagakerjaan masa kini dan justru membuka celah eksploitasi tenaga kerja.
Tuntutan berikutnya adalah realisasi upah layak yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap daerah.
Para buruh meminta agar kebijakan pengupahan tak lagi dikendalikan oleh kebijakan sektoral semata, melainkan berdasarkan perhitungan kebutuhan riil masyarakat pekerja.
Isu penting lainnya adalah desakan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset, yang dinilai dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Buruh menilai bahwa dana hasil korupsi selama ini bisa dialokasikan untuk program jaminan sosial tenaga kerja, pendidikan, hingga subsidi pangan.
Terakhir, KSPI juga menuntut pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas maraknya PHK massal yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Satgas ini diharapkan bisa memberikan mediasi cepat dan perlindungan hukum bagi para pekerja yang terdampak.
Presiden Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, Abdul Gofur, turut menyoroti praktik kemitraan yang terjadi di PT Pos Indonesia.
Menurutnya, pola kerja yang diterapkan perusahaan BUMN tersebut justru menyimpang dari ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025 dapat mendengar langsung suara buruh dan segera merespons aspirasi yang disampaikan.
Kehadiran Presiden dalam aksi ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, kehadiran Presiden merupakan bentuk pengakuan atas peran penting buruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.