HUKAMANEWS - Wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Dalam sebuah webinar bertajuk “Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945” pada Senin malam, 28 April 2025, Prof Mahfud MD, mantan Menko Polhukam dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan pandangannya yang cukup tajam.
Mahfud MD menilai, perubahan UUD yang sudah dilakukan empat kali sejak era reformasi ternyata belum berhasil menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Bahkan, menurutnya, berbagai masalah baru terus bermunculan, memperlihatkan bahwa sekadar mengubah konstitusi tidak otomatis memperbaiki keadaan.
Di tengah kegelisahan ini, Mahfud MD juga menyoroti semakin jauhnya praktik demokrasi dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi negara.
Salah satu contoh yang ia angkat menunjukkan betapa parahnya kondisi saat ini.
Mahfud mengungkapkan kekesalannya atas perilaku seorang anak kecil yang berani menghina mantan Wakil Presiden Try Sutrisno di ruang publik.
Menurut Mahfud, penghinaan ini berawal dari keterlibatan Try Sutrisno dalam penandatanganan petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025, yang salah satunya berisi seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyayangkan sikap anak tersebut yang menyindir kondisi fisik Try Sutrisno secara tidak pantas, dengan menyebut gigi sang purnawirawan tinggal dua dan menyarankan agar giginya yang dicabut, bukan Gibran yang dicopot dari jabatan.
Bagi Mahfud, kejadian ini adalah contoh nyata dari demokrasi yang berjalan tanpa kendali, melanggar batas-batas sopan santun dan nilai ketimuran yang selama ini dijunjung.
Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia seharusnya berlandaskan Pancasila, bukan kebebasan liberal tanpa kontrol.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan bahwa semangat reformasi dulu salah satunya adalah untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).