Tiga mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dilaporkan mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis.
Dua di antaranya mengalami cedera di kepala dan harus menerima jahitan akibat benturan dengan aparat keamanan.
Koordinator aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstran yang menyuarakan aspirasi rakyat.
Baca Juga: Kontroversi Revisi UU TNI, Prajurit Aktif Bisa Jabat Pos Sipil, Akankah Demokrasi Terancam?
Kontroversi Revisi UU TNI: Langkah Maju atau Ancaman?
Salah satu poin yang menuai kritik dalam revisi UU TNI adalah perluasan peran militer dalam ranah sipil.
Pasal-pasal baru membuka peluang bagi perwira aktif untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara, sebuah kebijakan yang dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.
Selain itu, aturan baru mengenai perpanjangan usia pensiun perwira tinggi juga dinilai dapat menghambat regenerasi dan profesionalisme dalam tubuh TNI.
Baca Juga: Revisi UU TNI Disahkan, Kembalinya Dwifungsi Militer atau Reformasi Pertahanan?
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa revisi ini mengancam demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi.
Mereka menegaskan bahwa peran TNI harus tetap berada dalam ranah pertahanan dan tidak boleh dilibatkan dalam urusan sipil.
Ketua Kontras menyatakan bahwa "Reformasi telah menegaskan pentingnya supremasi sipil. Jangan sampai sejarah kelam dwifungsi militer kembali terulang."
Suara Publik: Transparansi dan Akuntabilitas Diperlukan
Kritik terhadap pengesahan revisi UU TNI juga datang dari kalangan publik, termasuk tokoh-tokoh ternama. Aktor Fedi Nuril melalui media sosialnya