Masyarakat berharap agar KPK bisa lebih aktif dalam mengawasi penyusunan anggaran daerah, sehingga praktik kotor semacam ini dapat dicegah sejak dini.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus diperketat agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir elite politik.***