Masyarakat berharap agar KPK bisa lebih aktif dalam mengawasi penyusunan anggaran daerah, sehingga praktik kotor semacam ini dapat dicegah sejak dini.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus diperketat agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir elite politik.***
Artikel Terkait
Memberantas Korupsi Sambil Korupsi, Saat Hukum Jadi Dagangan di Meja Kekuasaan
Hasto Kristiyanto Terpojok di Pusaran Kasus Dugaan Korupsi, Berjuang atau Berlindung di Balik Tameng PDIP?
Sudirman Said Bawa Hasil Audit Forensik Korupsi Petral ke KPK Dilarang Jokowi, Fiks Keterlibatan Jokowi Halangi Penyidikan Valid!
KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil! Dugaan Korupsi BUMD Terkuak, Berpeluang Dipanggil untuk Klarifikasi
Ridwan Kamil dan Golkar, Tetap Solid di Tengah Badai Dugaan Korupsi Bank BJB?