HUKAMANEWS - Dalam kondisi di mana efisiensi anggaran menjadi sorotan utama, DPR RI justru menggelar rapat penting di hotel mewah.
Rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, bukan di Gedung Kura-Kura DPR.
Keputusan ini menuai kritik, mengingat efisiensi anggaran menjadi isu sentral dalam pengelolaan keuangan negara.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membela keputusan tersebut dengan alasan bahwa peraturan memungkinkan rapat dengan urgensi tinggi diadakan di luar gedung DPR.
Menurutnya, Pasal 254 Tata Tertib DPR memberikan kelonggaran bagi pelaksanaan rapat semacam ini, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.
“Kami sudah mendatangi lima hingga enam hotel sebelum memutuskan Hotel Fairmont sebagai lokasi rapat. Hotel ini memiliki kerja sama dengan pemerintah dan menawarkan harga terjangkau sesuai dengan satuan biaya menginap (SBM) yang berlaku,” ujar Indra dalam pernyataannya, Sabtu (15/3/2025).
Rapat yang berlangsung maraton ini diklaim membutuhkan tempat dengan fasilitas yang memadai, termasuk ruang istirahat bagi para peserta.
Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa DPR masih memiliki cadangan anggaran yang cukup untuk membiayai rapat tersebut.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas semua pengeluaran, terutama untuk agenda prioritas seperti pembahasan RUU TNI.
Namun, publik tetap mempertanyakan logika di balik keputusan ini. Jika efisiensi anggaran menjadi prioritas, mengapa memilih hotel mewah sebagai tempat rapat?
Bukankah DPR memiliki ruang rapat sendiri yang bisa digunakan tanpa harus mengeluarkan anggaran tambahan?
Rapat pembahasan RUU TNI ini bukan hanya memakan waktu panjang, tetapi juga mengangkat sejumlah isu strategis.
Baca Juga: Pasangan Ganda Putra Sabar/Reza Siap Berikan Permainan Terbaik di Final All England 2025