“Ketidaknetralan aparat kepala desa yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon bukan hanya melanggar UU Desa, tetapi juga merupakan pelanggaran pemilu yang berimplikasi serius terhadap hasil pemilihan,” ungkap Enny.
Dengan adanya putusan ini, seluruh pihak yang berkepentingan dalam Pilbup Serang harus bersiap menghadapi PSU yang akan digelar dalam kurun waktu maksimal dua bulan.
KPU Kabupaten Serang pun dituntut untuk bekerja lebih ekstra guna memastikan PSU berjalan dengan adil dan transparan.
Baca Juga: Instruksi Megawati Soal Retret, Bukti PDIP Lebih Bela Hasto Kristiyanto Ketimbang Rakyat?
Dampak PSU: Strategi Baru Para Paslon?
Putusan MK ini tentu menjadi pukulan bagi pasangan calon yang sebelumnya unggul.
Mereka harus kembali menggalang dukungan dari nol, mengingat hasil suara sebelumnya telah dibatalkan.
Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pasangan calon lain untuk merancang strategi baru guna merebut hati pemilih di Kabupaten Serang.
Bagi masyarakat Serang, PSU ini bisa menjadi momentum untuk memastikan proses demokrasi berjalan lebih bersih dan jujur.
Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu dan pemantau independen, akan menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Baca Juga: Mafia Tanah di Wilayah Paga Laut Tangerang Terbongkar, Polri Pastikan Ada Tersangka Baru
Putusan MK yang memerintahkan PSU di Kabupaten Serang bukan hanya sekadar keputusan hukum, tetapi juga menjadi ujian bagi integritas demokrasi di daerah tersebut.
Dengan waktu yang terbatas, tantangan terbesar bagi KPU adalah memastikan pemilihan ulang ini berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Kini, bola ada di tangan penyelenggara pemilu dan masyarakat Serang untuk membuktikan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan lebih baik.
PSU ini bukan hanya soal pengulangan pemungutan suara, tetapi juga tentang memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem pemilu di Indonesia.***