Instruksi Megawati Soal Retret, Bukti PDIP Lebih Bela Hasto Kristiyanto Ketimbang Rakyat?

photo author
- Selasa, 25 Februari 2025 | 07:00 WIB
PDIP lebih memilih bela Hasto ketimbang rakyat? Instruksi Megawati soal retret Magelang menuai kritik tajam dari publik. (HukamaNews.com / antara )
PDIP lebih memilih bela Hasto ketimbang rakyat? Instruksi Megawati soal retret Magelang menuai kritik tajam dari publik. (HukamaNews.com / antara )

HUKAMANEWS - Dalam dinamika politik Indonesia, sering kali keputusan partai dan pemerintah menghadirkan reaksi yang berbeda di kalangan masyarakat.

Salah satunya adalah keputusan PDIP yang menginstruksikan kepala daerahnya untuk menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang.

Instruksi ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Fenomena ini menimbulkan perbincangan publik yang semakin memanas, dan banyak yang mempertanyakan sikap PDIP yang lebih memilih membela politisi bermasalah.

Baca Juga: Mafia Tanah di Wilayah Paga Laut Tangerang Terbongkar, Polri Pastikan Ada Tersangka Baru

Artikel ini akan mengulas peran PDIP dalam menghadapi tekanan politik dan respons masyarakat terhadap keputusan tersebut.

PDIP, sebagai salah satu partai besar di Indonesia, kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan instruksi kontroversial yang meminta kepala daerahnya untuk tidak menghadiri retret yang digelar di Magelang.

Langkah ini diambil setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan upaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.

Baca Juga: Vokalis Sukatani Band, Dipecat Dari Profesi Guru, Lho Kok Bisa

Keputusan ini mengundang banyak reaksi, baik dari kalangan politikus maupun masyarakat luas.

Mengapa instruksi tersebut menuai kritik? Menurut Efriza, seorang pengamat politik dari Citra Institute, keputusan ini lebih menunjukkan sikap reaktif PDIP ketimbang solusi yang berpihak pada rakyat.

Efriza berpendapat bahwa sikap PDIP yang lebih memilih untuk membela kader partainya, yang saat ini tengah terjerat kasus hukum, daripada mempertimbangkan kepentingan masyarakat, justru memperburuk citra partai di mata publik.

“Sebaiknya Kemendagri dan Presiden Prabowo tidak memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak hadir. Sebab, ini akan memperburuk ketegangan antara pusat dan daerah,” ujar Efriza dalam sebuah wawancara.

Baca Juga: Infinix Note 50 Series Pakai AI DeepSeek R1, Fitur Canggih Ini Bikin Folax Makin Pintar!

Menurutnya, ketidakberanian pemerintah untuk memberikan sanksi justru akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai langsung keputusan PDIP tersebut.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X