Pernyataan Efriza ini sejalan dengan pandangan publik yang semakin menguat.
Banyak yang merasa kecewa dengan sikap PDIP yang terlihat lebih mengutamakan loyalitas terhadap politisi daripada rakyat yang diwakilinya.
Instruksi Megawati yang meminta para kepala daerah menunda keikutsertaan mereka dalam retret ini, dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah internal partai.
Bagi banyak kalangan, keputusan ini memperkuat persepsi bahwa PDIP lebih memilih untuk melindungi kadernya yang tersangkut kasus hukum ketimbang menanggapi permasalahan yang dihadapi rakyat.
Sementara itu, dari sisi politik, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengeluarkan instruksi ini berdasarkan AD/ART partai yang memberi kewenangan penuh padanya untuk mengendalikan kebijakan dan instruksi.
Dalam surat yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Megawati meminta agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk menunda perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
Namun, reaksi publik terhadap instruksi ini jelas beragam. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa keputusan ini mencerminkan kurangnya empati terhadap kebutuhan rakyat.
Dalam konteks ini, instruksi PDIP justru memberi ruang bagi opini negatif yang semakin berkembang di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Luncurkan Danantara! Langkah Berani RI Masuki Liga Ekonomi Dunia dengan Investasi Jumbo
Banyak yang menganggap bahwa partai tersebut lebih memikirkan keberlangsungan politik internalnya ketimbang memperhatikan kebutuhan dan harapan rakyat.
Sebagai solusinya, Efriza menyarankan agar kepala daerah yang tidak hadir dalam retret tersebut mengikuti agenda retret berikutnya saja.
Hal ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang muncul akibat keputusan kontroversial PDIP tersebut.
Namun, di sisi lain, apakah solusi ini cukup efektif untuk memperbaiki citra PDIP yang tengah terpuruk di mata publik?
Baca Juga: Heboh 49,5 Juta US Dolar Dicuri Hacker dan Dipindahkan untuk Membeli 17.696 Uang Kripto