HUKAMANEWS - Polemik gas LPG 3 kg, masih berlanjut lho ditengah masyarakat. Walaupun pemerintah mengembalikan aturan baru, pembelian gas diperbolehkan di tingkat agen. Faktanya harganya tetap melambung enggan mau turun.
Parmi, warga asal Ngalian Semarang ini masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg. Setiap hari ia ikut mengantri di agen di kawasan Semarang Barat. Padahal dilihat jaraknya sangatlah jauh.
"Ditempat tinggal saya sudah sangat sulit untuk memperoleh pasokan gas LPG 3kg. Kalau ada di warung, harganya sudah Rp 30.000.Padahal saya butuh pasokan untuk usaha laundry, baik untuk mesin pemanasnya maupun setrika," ujarnya, saat ditemui di agen Semarang Barat, Senin tanggal 17 Februari 2025.
Baca Juga: Jelang Bulan Puasa, Yuk Stabilkan Harga Pangan
Dua tabung ini secara bergantian habis setiap harinya.Jatah yang didapat juga hanya dua tabung saja.Prioritas untuk usaha warung - warung. Sehingga terpaksa ya harus mengantri.
Tak beda dengan hal tersebut, Triyudi warga Semarang Timur ini juga mengatakan hal yang sama.Harganya di warung sudah sekitar Rp. 27.000 per tabungnya.
"Lha ya wong butuh kok, ya tetap dibeli.Karena untuk kebutuhan memasak menu catering ke sekolah setiap harinya," kata Triyudi
Melihat hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memunculkan rencana pembentukan badan pengawas gas LPG 3 kg. Mengingat kondisi lapangan yang masih belum sesuai regulasi dari pemerintah, Menteri ESDM pun menyatakan bakal dibentuk badan khusus untuk gas LPG 3 kg ini.
Badan khusus yang dimaksud adalah sebuah badan yang akan mengawasi penyaluran gas LPG 3 kg untuk memastikan sampai ke tangan pihak yang berhak untuk menerimanya.
“Harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi ini,” kata Bahlil usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2025 di Hotel Fairmont Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025.
Baca Juga: Nokia Turbo Pro 2024, Smartphone Flagship yang Siap Mengguncang Pasar, Ini Spesifikasi dan Harganya!
Bahlil menambahkan jika pengawasan sudah seharusnya dilakukan, karena selain bisa tidak sampai ke pihak yang tepat tapi juga membuat pemborosan anggaran.
“Tetapi subsidi tepat sasaran, harus kita lakukan karena subsidi itu untuk rakyat,” ujar Bahlil.