HUKAMANEWS - Di tengah semangat efisiensi anggaran, pemerintah baru-baru ini mengangkat sejumlah staf khusus (stafsus) menteri. Keputusan ini menjadi sorotan karena Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan perlunya penghematan belanja negara sebesar Rp306,7 triliun dalam APBN 2025.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah tetap menambah "pejabat" baru di tengah kebijakan penghematan anggaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengatakan, pengangkatan stafsus menteri memang diperbolehkan secara aturan.
Baca Juga: Sufmi Dasco Ahmad Sebut, Presiden Prabowo Tekankan Efisiensi Anggaran Jangan Kurangi Hak Masyarakat
Rini menjelaskan bahwa keterlambatan dalam proses pengangkatan bisa menjadi alasan mengapa stafsus baru diangkat saat ini.
"Ya karena memang di dalam struktur organisasi, di dalam struktur memang diperbolehkan di dalam perpres (peraturan presiden) ya," ujar Rini dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 Februari 2025.
Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa pengangkatan ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan hanya merupakan soal waktu pelaksanaannya.
Baca Juga: Tengah Dilanda Cuaca Ekstrem, Baiknya Naik Gunung Semeru Pakai Pemandu
"Jadi mungkin memang mereka terlambat saja mengangkatnya. Mungkin baru sempat dilakukan pengangkatannya, tapi itu pasti sudah diatur sedemikian rupa," tambahnya.
Beberapa figur publik yang baru-baru ini diangkat sebagai stafsus antara lain:
- Deddy Corbuzier, yang ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan untuk memperkuat komunikasi publik di Kementerian Pertahanan.
- Raline Shah, dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital pada 5 Februari 2025.
- Yovie Widianto, dilantik pada Januari 2025 sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.
Baca Juga: Samsung Galaxy F05 vs F06 5G Beda Tipis, Tapi yang Ini Jauh Lebih Worth It, Jangan Salah Pilih!