Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ogah Efisiensi Anggaran Jika Menyangkut Tanggap Bencana

HUKAMANEWS – Kebijakan penghematan anggaran membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengurangi anggaran sebesar Rp 127 miliar dari pemerintah pusat sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD. 

"Yang akan kita pangkas adalah kita untuk dana transfer di tahun 2025 ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ada pengurangan Rp 127 miliar. Itu yang kita sesuaikan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno usai Musrenbang Jateng 2025 di Gradhika Bhakti Prajasa, 11 Februari 2025.

Pihaknya mengaku tetap menjaga kebijakan ini tidak mengganggu output yang ingin dicapai. Susahnya kan itu. Itu yang kita butuh lebih cermat lagi untuk melakukan efisiensi," sambungnya. 

Baca Juga: Tergerus Dollar, Bapanas Ketar Ketir Lonjakan Harga Daging Kerbau

Pemprov Jateng saat ini sedang mengidentifikasi area yang bisa diefisiensikan, dengan fokus utama pada pengurangan perjalanan dinas, studi banding, dan program lain yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

"Kami mulai mengidentifikasi mana yang mau diefisiensikan. Sebenarnya sudah disebut masalah kayak perjalanan dinas, kegiatan studi banding, itu yang perlu diidentifikasi," tambahnya.

Meskipun begitu, perjalanan dinas yang bersifat penting dan berkaitan dengan tugas lapangan tetap akan dipertahankan, seperti aktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang harus turun langsung ke lokasi bencana. 

Baca Juga: Bikin Geger Fans Fanatik di Indonesia, Tiba-tiba Saja Universitas Trisakti Hadirkan Idol K-Pop Jake Enhypen

"Bisa dibandingkan lah dengan provinsi lain. Kita sudah cukup efisien. Tapi perjalanan dinas itu ada yang memang diperlukan untuk aktivitas teman-teman. Misal BPBD harus ke tempat bencana," jelasnya. 

Sumarno menegaskan bahwa pengurangan anggaran ini tidak boleh mengganggu program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. 

Saat ini, Pemprov Jateng masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan efisiensi, namun instruksi efisiensi tetap dijalankan sesuai arahan yang ada. Dengan langkah-langkah efisiensi ini, Pemprov Jateng berupaya memastikan bahwa anggaran tetap digunakan secara optimal tanpa mengorbankan program strategis untuk kesejahteraan masyarakat.