"Jika Prabowo buru-buru melanjutkan IKN, maka sama halnya Prabowo pasang badan untuk Jokowi dengan cara menyelesaikan ambisi Jokowi," jelasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan IKN telah menuai kritik terkait besarnya anggaran yang dialokasikan.
Banyak pihak mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar mendesak di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi negara.
Dengan menunda atau bahkan menyetop proyek ini, Prabowo dapat menghindari risiko politik dan ekonomi yang besar.
Baca Juga: Kebakaran di Gedung Kementrian ATR/BPN, Kok Malah Dibilang Nggak Ada yang Penting Terbakar?
Manuver Politik atau Realitas Ekonomi?
Keputusan untuk tidak melanjutkan IKN tentu bukan hanya sekadar soal citra politik.
Ada pertimbangan ekonomi dan keuangan yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintahan Prabowo kemungkinan lebih fokus pada kebijakan lain yang lebih mendesak, seperti ketahanan pangan, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan menghentikan anggaran IKN, dana tersebut dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih berdampak langsung bagi rakyat.
Meski demikian, keputusan ini juga berpotensi menimbulkan polemik, terutama di kalangan pendukung Jokowi yang ingin melihat IKN sebagai proyek yang terus berjalan.
Baca Juga: Aset Rumah yang Dimiliki Salah Satu Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP Sheikh Hasina Dibakar Massa
Belum lagi investor yang sudah menanamkan modalnya dalam pembangunan ibu kota baru ini. Ketidakpastian mengenai nasib IKN bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan baru.
Penghentian anggaran IKN di era pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya bukan hanya sekadar strategi politik untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
Ada pertimbangan ekonomi dan popularitas yang turut menjadi faktor dalam keputusan ini.