Ia menyarankan agar bukti-bukti seperti foto, video, dan keterangan masyarakat digunakan sebagai dasar tindakan.
Dengan begitu, keberadaan pagar laut tidak lagi menjadi polemik yang berlarut-larut.
“Langkah ini dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” tambah Amelia.
Keberadaan pagar laut menjadi perdebatan karena dianggap menghambat akses laut, tetapi di sisi lain, pagar tersebut berfungsi melindungi ekosistem dari kerusakan lebih lanjut.
Inilah mengapa kajian lingkungan menjadi krusial sebelum mengambil tindakan drastis.
Selain itu, isu ini juga menjadi sorotan karena melibatkan arahan langsung dari Presiden. Pemerintah pusat menginginkan langkah tegas terhadap infrastruktur yang dinilai tidak sesuai, tetapi tetap memerhatikan aspek keberlanjutan.
Pendekatan berbasis dialog diharapkan menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan konflik ini.
Semua pihak, mulai dari TNI AL, KKP, hingga masyarakat setempat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan pesisir.
Isu pagar laut ini juga mengingatkan kita akan pentingnya integrasi antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Dengan dialog yang konstruktif, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.
Amelia berharap, kolaborasi ini dapat menjadi model penyelesaian konflik serupa di masa depan.
Pendekatan yang transparan, berbasis data, dan melibatkan seluruh pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Polemik pagar laut di Tangerang bukan hanya tentang kebijakan semata, tetapi juga ujian bagaimana bangsa ini mengelola sumber daya alam secara bijak.