Tidak hanya soal KJP, program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian DPRD.
Khoirudin memastikan bahwa program MBG tidak akan mengganggu anggaran KJP yang telah direncanakan Pemprov Jakarta.
"DPRD hanya menyiapkan anggaran pendukung untuk MBG, tugas kami mengawasi agar program ini berjalan sesuai regulasi," tegasnya.
Namun, masalah mendasar tetap terletak pada pengawasan.
Banyak pihak mengkritik bahwa lemahnya pengawasan menjadi akar dari salah sasaran ini.
KJP, yang sejatinya diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu, masih sering diterima oleh mereka yang mampu secara finansial.
Kasus penerima KJP yang memiliki mobil atau rumah kontrakan menjadi bukti bahwa sistem pendataan harus diperbaiki.
Langkah perbaikan yang dijanjikan DPRD menjadi angin segar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Kecamatan Miri Sragen Jawa Tengah Jadi Target Penanaman Satu Juta Hektar Jagung
Namun, perlu ada tindak lanjut yang nyata untuk memastikan perbaikan ini benar-benar terjadi.
Di sisi lain, program-program pendukung seperti MBG diharapkan bisa berjalan bersamaan tanpa mengurangi efektivitas KJP.
Program ini sejatinya memiliki tujuan mulia untuk membantu pendidikan anak-anak Jakarta yang kurang mampu.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang berhak.
Semoga pembenahan yang dijanjikan DPRD tidak hanya menjadi wacana.