Ia menilai, kritik PDIP terhadap kenaikan tarif PPN 12% tidak mencerminkan sikap politik yang bertanggung jawab.
“Wacana seperti ini justru mencederai kepercayaan publik. Sebuah partai besar seharusnya menunjukkan konsistensi moral dan tindakan,” tegas Sugiat.
Pernyataan Sugiat ini mempertegas perseteruan politik antara Gerindra dan PDIP, terutama menjelang tahun politik 2024.
PDIP, di sisi lain, belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan Sugiat ini.
Namun, polemik ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik dalam pengambilan kebijakan fiskal di Indonesia.
Kenaikan PPN menjadi isu sensitif karena menyangkut beban ekonomi rakyat.
Publik tentu berharap agar perdebatan politik tidak sekadar menjadi ajang saling tuding.
Sebaliknya, mereka mendambakan solusi konkret yang berpihak pada kesejahteraan bersama.
Kritik tajam terhadap PDIP ini seharusnya menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk tetap menjaga integritas dalam berpolitik.
Baca Juga: Lima Lukisan Yos Suprapto Dicekal, Telanjang dalam Seni Katanya! LBH menilai: Pelanggaran HAM
Akhirnya, apapun hasil dari polemik ini, yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang diambil mampu mencerminkan kepentingan rakyat secara nyata.***