Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Bongkar Rahasia PDIP, Benarkah Ada Permainan Politik di Balik Kenaikan Pajak?

HUKAMANEWS - Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memicu gelombang kritik tajam di kalangan publik dan politisi.

Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memainkan wacana politik kemunafikan terkait isu ini.

Menurut Sugiat, konsistensi sebuah partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bisa diukur dari moral politiknya.

Ia menegaskan, moral politik menuntut tidak adanya jurang antara kata-kata dan perbuatan.

Baca Juga: Review AC Polytron Neuva Multi Inverter, Solusi Hemat Tempat dan Energi untuk Pendingin Udara di Hunian Modern

“Situasi ini relevan untuk melihat sikap yang tidak konsisten dari PDIP. PDIP terlihat seperti pahlawan dalam mengkritik kenaikan PPN 12%, padahal mereka adalah inisiator utama UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” ujar Sugiat.

UU HPP sendiri merupakan dasar hukum dari rencana kenaikan PPN tersebut.

Sugiat menjelaskan, Fraksi PDIP di DPR memiliki peran signifikan dalam pengesahan UU HPP.

Ia mengungkapkan bahwa Dolfie Othniel Frederic Palit, anggota Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR, memimpin Panitia Kerja (Panja) RUU HPP.

Baca Juga: Smartphone Premium Paling Direkomendasikan di Akhir Tahun 2024, Harga Diatas Rp10 Juta, Cek Daftarnya

“Fraksi PDIP di DPR sangat serius menggolkan RUU HPP menjadi UU. Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP punya kekuatan dominan di legislatif,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Sugiat juga menyoroti peran strategis kader PDIP di eksekutif dan legislatif.

“Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Jokowi, keduanya kader PDIP, memiliki peran besar dalam mendukung lahirnya UU ini,” jelasnya.

Menurut Sugiat, dengan dominasi tersebut, PDIP seharusnya tidak menghadapi kesulitan dalam meloloskan UU HPP.

Namun, sikap PDIP yang kini mengkritik kenaikan PPN dinilai Sugiat sebagai bentuk inkonsistensi.