Dukungan Politik Terselubung
Selain netralitas ASN, Lokataru mengungkap adanya indikasi dukungan tidak langsung dari pemerintah pusat dalam Pilkada Papua Tengah dan Mimika.
Hal ini terlihat dalam acara Nation Building Conference (NBC) 2024 yang digelar di Jakarta pada masa kampanye.
Acara tersebut menghadirkan calon Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan calon Gubernur Papua Tengah, Natalis Tabuni, sebagai pembicara utama.
Acara ini dipandang kontroversial karena dihadiri tokoh-tokoh pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh Relawan Pemimpin Indonesia (RAPI), kelompok yang diketahui mendukung tim kampanye Prabowo-Gibran.
Pelanggaran di Papua Barat Daya
Di Papua Barat Daya, Bawaslu mencoret Abdul Faris Umlati dari pencalonan sebagai Gubernur karena pelanggaran administratif.
Umlati diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Raja Ampat dengan mengganti pejabat selama masa pencalonannya, yang jelas melanggar aturan Pilkada.
Kasus serupa terjadi di Jayapura, di mana calon Walikota Jhony Banua Rouw juga diduga menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik.
Tidak hanya itu, Lokataru mempertanyakan pengerahan ribuan personel TNI-Polri untuk mengamankan Pilkada di Papua.
“Kami menganggap langkah ini perlu ditinjau kembali, mengingat sensitivitas kondisi psikologis dan sosial di Papua,” ujar Delpedro. Ia khawatir kehadiran aparat dalam jumlah besar justru dapat memicu ketegangan di daerah tersebut.
Dengan banyaknya temuan pelanggaran, Lokataru menyerukan langkah tegas dari pihak terkait.
KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum diminta untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran dengan transparansi penuh.