Lokataru Ungkap Skandal Pilkada Papua 2024, ASN Tak Netral, Pejabat 'Main Belakang', hingga Dukungan Terselubung dari Pusat Terbongkar!

photo author
- Minggu, 24 November 2024 | 18:00 WIB
Lokataru ungkap dugaan pelanggaran Pilkada 2024 di Papua, melibatkan ASN, pejabat, dan aparat, serta dukungan politik tak sah. (Lokatura / HukamaNews.com)
Lokataru ungkap dugaan pelanggaran Pilkada 2024 di Papua, melibatkan ASN, pejabat, dan aparat, serta dukungan politik tak sah. (Lokatura / HukamaNews.com)

Dukungan Politik Terselubung

Selain netralitas ASN, Lokataru mengungkap adanya indikasi dukungan tidak langsung dari pemerintah pusat dalam Pilkada Papua Tengah dan Mimika.

Hal ini terlihat dalam acara Nation Building Conference (NBC) 2024 yang digelar di Jakarta pada masa kampanye.

Acara tersebut menghadirkan calon Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan calon Gubernur Papua Tengah, Natalis Tabuni, sebagai pembicara utama.

Baca Juga: Samsung Gandeng ChatGPT? Galaxy AI Bisa Jadi Lebih Cerdas, Google Harus Siap Kehilangan Tahtanya di Dunia Teknologi!

Acara ini dipandang kontroversial karena dihadiri tokoh-tokoh pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh Relawan Pemimpin Indonesia (RAPI), kelompok yang diketahui mendukung tim kampanye Prabowo-Gibran.

Pelanggaran di Papua Barat Daya

Di Papua Barat Daya, Bawaslu mencoret Abdul Faris Umlati dari pencalonan sebagai Gubernur karena pelanggaran administratif.

Umlati diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Raja Ampat dengan mengganti pejabat selama masa pencalonannya, yang jelas melanggar aturan Pilkada.

Kasus serupa terjadi di Jayapura, di mana calon Walikota Jhony Banua Rouw juga diduga menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik.

Baca Juga: Google Batalin Pixel Tablet 2, Strategi Baru atau Angkat Tangan di Pasar Tablet? Ini Alasannya yang Bikin Penasaran!

Tidak hanya itu, Lokataru mempertanyakan pengerahan ribuan personel TNI-Polri untuk mengamankan Pilkada di Papua.

“Kami menganggap langkah ini perlu ditinjau kembali, mengingat sensitivitas kondisi psikologis dan sosial di Papua,” ujar Delpedro. Ia khawatir kehadiran aparat dalam jumlah besar justru dapat memicu ketegangan di daerah tersebut.

Dengan banyaknya temuan pelanggaran, Lokataru menyerukan langkah tegas dari pihak terkait.

KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum diminta untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran dengan transparansi penuh.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Jiebon

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X