Semoga para wakil rakyat tidak diam dan pro kepada rakyat.” Keluhan ini mencerminkan rasa frustrasi dan harapan agar pemerintah lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Jelas bahwa kebijakan perpajakan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha dan masyarakat.
Tidak hanya menyulitkan dunia usaha yang harus berjuang lebih keras di tengah persaingan global, tetapi juga semakin membuat masyarakat kelas menengah ke bawah merasa tercekik.
Menghadapi fenomena ini, para pengambil kebijakan diharapkan untuk lebih peka terhadap kondisi riil yang dialami oleh masyarakat dan dunia usaha.
Kebijakan perpajakan yang memberatkan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.
Komisi XI DPR RI yang menyuarakan masalah ini tentu berharap agar pemerintah dapat segera melakukan penyesuaian dan pembenahan kebijakan perpajakan agar lebih adil dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.***