Sikap tegas Meutya ini mendapat perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya kasus pegawai pemerintahan yang tersandung masalah hukum.
Beberapa pihak menilai, langkah ini sebagai sinyal kuat dari Menkomdigi dalam membersihkan instansi dari praktik yang melanggar hukum.
Dengan perkembangan ini, banyak yang menunggu tindakan selanjutnya dari Komdigi, khususnya terkait proses verifikasi yang saat ini masih berlangsung.
Meski baru 11 pegawai yang dinonaktifkan, Meutya tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini bisa bertambah jika ditemukan lebih banyak keterlibatan pegawai lain.
Selain itu, sikap tegas Meutya dalam menangani kasus ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi instansi lain yang mungkin menghadapi permasalahan serupa.***