Itu terdengar masuk akal di atas kertas, tapi kenyataannya, kita tahu bahwa pengawasan anggaran di Indonesia sering kali longgar. Jangan sampai tunjangan rumah ini malah jadi sumber korupsi baru.
Langkah ini juga dianggap sebagai upaya DPR memperbaiki citra mereka. Kita semua tahu, citra DPR sudah tercoreng parah setelah berbagai skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
Dengan menghapus rumah dinas, mereka berharap bisa membersihkan diri dari bayang-bayang korupsi yang selalu menghantui.
Baca Juga: Gempa Dangkal di Cianjur 2,7 Magnitudo Bikin Panik, Begini Fakta Sebenarnya!
Tapi apakah publik bakal percaya? Atau ini cuma sekadar permainan politik supaya kelihatan bersih?
"Dengan peniadaan rumah dinas anggota dewan, Setjen DPR diharapkan bisa lebih berhati-hati menggunakan keuangan negara," ucap Khafidlul Ulum.
Harapannya memang begitu, tapi seperti biasa, hanya waktu yang bisa menjawab apakah kebijakan ini benar-benar punya dampak positif atau hanya sebatas janji manis belaka.***