Rumah Dinas DPR Dihapus, Ternyata Sekjen Takut Tergoda Korupsi Lagi?

Bukan cuma soal uang, ini juga soal menjaga nama baik DPR yang udah kadung terpuruk di mata masyarakat.

Kebijakan penghapusan rumah dinas sebenarnya bukan cuma soal penghematan. Ada aroma skandal yang memicu keputusan ini.

Indra Iskandar, sang Sekjen DPR, belakangan terjebak dalam skandal korupsi terkait pengadaan sarana jabatan DPR.

Baca Juga: Ribuan Warga Terpukau di Monas! Saksikan Aksi Mengguncang TNI di HUT ke-79 dan Lihat Alutsista Secara Langsung!

Skandal ini membuktikan bahwa ada lubang besar dalam pengelolaan fasilitas-fasilitas negara. Salah satu yang jadi sorotan adalah penggunaan rumah dinas.

Faktanya, banyak rumah dinas anggota DPR malah ditempati oleh orang lain yang nggak ada hubungannya dengan urusan negara.

Misalnya, rumah dinas ditempati keluarga besar atau staf anggota dewan. Ujung-ujungnya, fasilitas ini malah jadi alat untuk memperkaya diri dengan cara yang nggak seharusnya.

Makanya, penghapusan rumah dinas dianggap langkah cerdas supaya nggak ada lagi kasus korupsi. Sekjen DPR, setelah skandal ini terkuak, tentu nggak mau ambil risiko.

Baca Juga: Review Xiaomi 14T Pro, Smartphone Flagship Paling Worth It Buat Kamu yang Gila Teknologi!

Langkah tunjangan perumahan dianggap lebih mudah diawasi dan pastinya nggak bikin pusing soal siapa yang tinggal di mana.

Tapi, apakah tunjangan rumah ini solusi jitu? Di satu sisi, tunjangan rumah lebih transparan.

Setiap anggota DPR bakal dapat tunjangan yang sama setiap bulan, dan itu bisa dicek dengan mudah. Uang masuk, uang keluar, selesai. Nggak ada urusan dengan siapa yang menempati rumah dinas.

Namun, skeptis nggak bisa disalahkan. Ada pertanyaan besar: apakah tunjangan rumah ini bakal digunakan sesuai peruntukan? Atau malah jadi tambahan 'gaji' yang nggak jelas kegunaannya?

Baca Juga: Siap-Siap Akhir Pekan 5 Oktober 2024 Jakarta Diguyur Hujan Ringan!

"Sekjen DPR tampaknya ingin mengalihkan anggaran yang selama ini digunakan untuk perawatan dan operasional RJA menjadi tunjangan perumahan," jelas Khafidlul Ulum.