HUKAMNEWS - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memasuki tahap akhir, dan ada prediksi yang cukup mengkhawatirkan mengenai utang negara di masa pemerintahannya.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, memproyeksikan bahwa utang pemerintah dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan mencapai angka yang mencengangkan, yakni Rp10 ribu triliun.
Menurut data terbaru, utang pemerintah pada Februari 2021 sudah tercatat sebesar Rp6.361 triliun.
Sementara itu, utang BUMN mencapai Rp2.140 triliun pada kuartal III 2020. Utang BUMN sendiri terbagi menjadi utang dari BUMN non-keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan utang dari BUMN keuangan sebesar Rp999 triliun.
Baca Juga: Pertahankan Mobil Miliknya, Lansia Terseret hingga 3 Meter, Simak Kronologinya!
Dengan jumlah ini, total utang pemerintah dan BUMN sudah mencapai Rp8.501 triliun.
Didik J. Rachbini mengungkapkan bahwa angka ini belum termasuk utang swasta yang diprediksi akan menambah beban utang secara signifikan.
"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang" pada Rabu, 24 Maret.
Tren kenaikan utang di masa kepemimpinan Jokowi memang sangat pesat.
Baca Juga: Miliki Kamera Setara DSLR yang Tahan Air dan Debu, Inilah 5 Smartphone OPPO Terbaru 2024
Jika dibandingkan dengan akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang pemerintah kala itu hanya sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN sebesar Rp500 triliun.
Selisihnya sangat mencolok dan menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan utang selama pemerintahan Jokowi.
Didik J. Rachbini juga menyoroti lemahnya peran DPR dalam pengawasan dan penyusunan anggaran negara.
Menurutnya, para anggota dewan saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol pengeluaran negara yang melonjak.
Baca Juga: 5 Smartwatch Terbaik di 2024, Lengkapi Gaya Aktifmu dengan Fitur Canggih, Stylish, dan Gokil,