Langkah Pemerintah dalam Menghadapi Polusi Udara
Menyadari ancaman ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah mengambil langkah konkret untuk menangani polusi udara di Jakarta.
Ia menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023, yang secara khusus membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara.
Satgas ini memiliki beberapa tanggung jawab utama. Salah satunya adalah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pencemaran Udara di DKI Jakarta.
Baca Juga: RS dr.Kariadi Ikuti Kebijakan Kemenkes RI, Undip Semarang Justru Bergolak
Ini mencakup pengendalian polusi dari aktivitas industri dan memantau kualitas udara secara berkala.
Selain itu, satgas ini juga bertugas melaksanakan pencegahan terhadap sumber pencemaran, baik dari kendaraan bermotor maupun industri, serta menangani keadaan darurat terkait pencemaran udara.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan uji emisi wajib bagi kendaraan bermotor.
Baca Juga: Generasi 'Musang Madu' Bikin Heboh di TikTok, Apa Sih Arti dan Pengertiannya?
Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di Jakarta tidak menjadi penyumbang utama polusi udara.
Pemerintah juga berupaya melakukan peremajaan angkutan umum dan mengembangkan transportasi ramah lingkungan.
Ini tentu saja bertujuan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi, yang dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar polusi udara di kota ini.
Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Saat Kunjungan Paus Fransiskus, Persiapan Penting untuk Kelancaran
Selain itu, peningkatan ruang terbuka hijau dan bangunan ramah lingkungan juga menjadi fokus pemerintah.
Dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan menanam lebih banyak pohon, diharapkan dapat membantu menyerap polusi dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita.