Namun, langkah cepat Golkar dalam menyelenggarakan Munas dan memilih ketua umum baru sebelum akhir tahun memicu ketidakpuasan dari beberapa kader, termasuk Rafik.
Menurutnya, langkah tersebut tidak mencerminkan semangat demokratis dan ketaatan pada aturan yang selama ini menjadi landasan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Saya merasa langkah ini bukan hanya merugikan para kader yang patuh pada aturan, tetapi juga mengancam stabilitas partai ke depan. Kepemimpinan yang tidak lahir dari proses yang sah dan transparan akan sulit diterima oleh seluruh kader, dan hal ini bisa berujung pada perpecahan," tambah Rafik.
Hingga berita ini diturunkan, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan yang dilayangkan oleh Rafik.
Namun, sejumlah pihak dalam internal partai mengakui bahwa langkah hukum ini bisa berdampak serius terhadap konsolidasi partai menjelang Pemilu 2024.
Golkar, yang selama ini dikenal sebagai salah satu partai besar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kekompakan di tengah situasi politik yang semakin dinamis.
Jika perselisihan internal ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berimbas pada soliditas partai dalam menghadapi kompetisi politik yang semakin ketat.
Bahlil Lahadalia, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum, juga berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia harus mampu menyatukan seluruh elemen partai, sementara di sisi lain, ia menghadapi gugatan hukum yang bisa merusak legitimasi kepemimpinannya.
Persoalan ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Bahlil, tetapi juga menjadi ujian bagi Golkar secara keseluruhan. Bagaimana partai ini menangani konflik internalnya akan sangat menentukan arah politik Golkar ke depan.
Dengan adanya gugatan ini, partai berlambang pohon beringin tersebut dihadapkan pada pilihan sulit: apakah akan berpegang teguh pada aturan yang telah disepakati, ataukah akan mengambil jalan pintas yang bisa mengorbankan stabilitas jangka panjang.
Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, Golkar memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu, apakah Golkar akan tetap menjadi kekuatan politik yang solid atau justru akan terpecah oleh konflik internal.***