Namun, hingga kini, KPK belum mengungkapkan detail mengenai proyek yang diperiksa atau temuan yang muncul dari pemeriksaan tersebut.
Penanganan kasus ini oleh KPK tampaknya semakin kompleks karena dugaan korupsi mencakup banyak titik pembangunan jalur kereta di berbagai wilayah Indonesia.
Kasus ini menjadi salah satu sorotan utama KPK tahun ini, terutama karena melibatkan proyek infrastruktur vital seperti jalur kereta api.
Kasus korupsi ini tidak hanya melibatkan satu atau dua proyek, tetapi mencakup proyek pembangunan jalur kereta di beberapa wilayah besar di Indonesia.
Di Jawa, korupsi diduga terjadi di wilayah tengah, barat, dan timur. Sementara itu, di Sumatera dan Sulawesi, kasus serupa juga ditemukan.
Suap yang diberikan dalam kasus ini disebut-sebut mengacu pada persentase dari nilai proyek yang sangat besar.
KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus ini. Para tersangka terdiri dari empat orang yang diduga sebagai pemberi suap dan enam orang lainnya yang diduga sebagai penerima suap.
Pemberi suap termasuk direktur dari berbagai perusahaan yang terlibat dalam proyek DJKA, sementara penerima suap adalah pejabat DJKA yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek.
Hingga saat ini, KPK terus menggali lebih dalam mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini.
Baca Juga: Gaduh Aturan Pilkada 2024: Mengurai Benang Kusut Putusan MK dan DPR
Sadarestuwati, sebagai seorang anggota legislatif, tentu menjadi sorotan karena perannya yang penting dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah.
Meskipun ia dipanggil sebagai saksi, pemeriksaan ini menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan banyak pihak dengan posisi yang strategis.
Respons publik terhadap kasus ini cukup beragam. Sebagian besar masyarakat mengecam dugaan korupsi ini, terutama karena proyek-proyek yang terkait adalah proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas untuk kesejahteraan rakyat.