Muhammadiyah menyerukan pentingnya mempertahankan proses lelang untuk memastikan bahwa izin tambang diberikan secara adil dan objektif, serta menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam sektor yang sangat strategis seperti pertambangan.
Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. ***