Muhammadiyah menyerukan pentingnya mempertahankan proses lelang untuk memastikan bahwa izin tambang diberikan secara adil dan objektif, serta menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam sektor yang sangat strategis seperti pertambangan.
Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. ***
Artikel Terkait
TEGAS! Gibran Akan Cabut IUP Tambang Nakal dan Wajibkan Pengusaha Bantu Warga Lokal
Mendadak Datangi Bareskrim, Menteri Bahlil Adukan Sosok Ini Terkait Pencatutan Nama Izin Tambang
Jelang Lebaran, Antisipasi Pungli THR Oleh Ormas, Polisi Tangerang Minta Masyarakat Laporkan ke Polres
Langkah Terobosan, Bahlil Segera Terbitkan Izin Usaha Tambang Batu Bara untuk PBNU, Langkah Strategis dalam Optimalisasi Peran Ormas