HUKAMANEWS - Pemerintah Indonesia semakin serius dalam upaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Langkah ini diperkuat dengan kebijakan terbaru yang mengharuskan setiap kementerian untuk mengirimkan perwakilan eselon ke IKN.
Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat proses transisi dan memastikan kelancaran operasional pemerintahan di ibu kota baru.
Baca Juga: Pegi Setiawan Bantah Tuduhan Otak Pembunuhan Vina Cirebon, Sebut Dirinya Difitnah Polisi
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Senin, 27 Mei 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan di IKN.
"Keputusannya bukan lagi menteri mana yang akan pindah, tetapi diputuskan setiap kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan ke IKN," ungkap Anas.
Baca Juga: Mendag Temukan Praktek Kecurangan Volume Gas LPG 3 Kilogram, Masyarakat Dirugikan!
Namun, Anas juga mengakui bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai jadwal pemindahan pejabat eselon tersebut.
Waktu pelaksanaan pemindahan akan menunggu keputusan akhir dari Presiden Joko Widodo.
"Untuk waktunya tentu menunggu keputusan akhir istana apakah kita akan pindah di bulan setelah Agustus. Karena yang semula Juli, tapi Juli digunakan untuk upacara bendera. Maka rencananya penugasan atau kepindahannya setelah Agustus," jelas Anas.
Baca Juga: Tericuk Razia Polisi, Pengedar Sabu Berkedok Warung Nasi Terjaring di Bojonggede
Pemindahan tahap pertama ini direncanakan akan dimulai setelah bulan Agustus 2024.
Pemerintah telah menyiapkan sekitar 3.246 hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah pada tahap awal ini.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, yang mengatakan bahwa hunian tersebut dipersiapkan untuk menyambut para ASN di IKN.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemindahan ibu kota negara, yang sudah menjadi agenda nasional sejak beberapa tahun terakhir.