HUKAMANEWS - Partai Golkar, salah satu kekuatan politik yang tak terbantahkan di Indonesia, kembali menjadi sorotan publik menyusul spekulasi tentang kemungkinan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Umum pada Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2024.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, memberikan tanggapannya terhadap isu pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini, menggambarkan suasana internal partai yang berjalan di balik layar yang seringkali tak terlihat oleh publik umum.
Menurut Dave Laksono, belum ada perbincangan konkret mengenai Munas di internal Partai Golkar.
Ditegaskannya bahwa fokus saat ini masih pada pemilu, pelantikan presiden dan wakil presiden, serta rangkaian pilkada serentak 2024.
Meskipun demikian, Dave tidak menolak kemungkinan kehadiran nama-nama potensial dalam bursa calon ketua umum, termasuk Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, telah memunculkan nama Gibran sebagai calon potensial ketua umum Partai Golkar untuk periode mendatang.
Baca Juga: 5 Tips Mudah Mengenali Kurma Israel Beredar di Indonesia yang Diharamkan MUI
Meskipun demikian, Dave menegaskan bahwa pembahasan mengenai Munas dan calon ketua umum masih harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
Tidak hanya Gibran, Dave juga membuka peluang bagi tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dengan Partai Golkar.
Bahkan, dalam program baru yang dicanangkan oleh Partai Golkar, setiap individu, dari berbagai latar belakang profesi, diundang untuk menjadi bagian dari partai ini.
Baca Juga: Ucapan Selamat AS ke Prabowo di Mata Pengamat CSIS: Biden Memprioritaskan Indonesia Sebagai Mitra
Hal ini mencerminkan semangat terbuka dan inklusif dalam merekrut kader-kader baru.
Namun, meskipun terbuka terhadap kedatangan tokoh-tokoh penting, seperti Jokowi dan Gibran, Dave menekankan bahwa penempatan mereka dalam posisi penting di partai masih mengikuti aturan baku yang berlaku.
Golkar memiliki struktur organisasi yang telah terbentuk dengan baik, dan posisi dalam kepengurusan partai tidak ditentukan semata-mata oleh popularitas atau jabatan sebelumnya.