Dalam konteks demokrasi, hak angket merupakan mekanisme penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Namun, penggunaannya harus didasarkan pada bukti konkret dan dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk memperkuat, bukan merusak, fondasi demokrasi.
Seiring berjalannya waktu, publik tentu berharap agar isu hak angket ini dapat terselesaikan dengan bijaksana dan transparan.
Kredibilitas pemilu harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tidak tergerus.
Kita semua berharap, melalui proses ini, demokrasi Indonesia akan keluar sebagai pemenang, dengan integritas dan kepercayaan publik yang semakin kuat.***