HUKAMANEWS - Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" kembali mencuri perhatian publik dengan menyajikan pandangan kontroversial terkait penunjukan Penjabat Gubernur (Pj Gubernur) di berbagai daerah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu tokoh yang disebut-sebut dalam film tersebut adalah Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
Meski namanya terlibat dalam dugaan strategi politik terkait Pemilu 2024, Heru Budi justru meresponsnya dengan santai.
Baca Juga: Geger! Penemuan Jasad Pria di Bawah Flyover Ragunan, Polisi Gali Info CCTV untuk Ungkap Kasus
Film yang disutradarai oleh Dhany Laksono memuat wawancara dengan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti.
Feri Amsari, salah satu pakar hukum tata negara dalam film tersebut, menyampaikan pandangannya bahwa penunjukan Pj Gubernur oleh Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukanlah keputusan sembarangan.
Menurutnya, ada upaya untuk mengamankan suara pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Bantuan Beras Kembali Ngebut! 22 Juta Keluarga Dapat Bagian, Stok Aman Harga Tetap Jadi Fokus
"Peran Pj Gubernur tentu saja sangat berpengaruh," ujar Feri dalam film dokumenter Dirty Vote, sementara nama Heru Budi Hartono muncul sebagai salah satu figur yang terlibat.
Sebelum menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, Heru Budi telah memegang jabatan Kepala Sekretariat Presiden.
Meski namanya disorot dalam film tersebut, Heru Budi meresponsnya dengan sikap santai.
"Ya nggak apa-apa (disebut), terima kasih," ungkap Heru saat ditemui wartawan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Film Dirty Vote juga menyinggung nama Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Kepresidenan.
Kontroversi terkait penunjukan para penjabat kepala daerah yang memiliki hubungan dekat atau pernah bekerja sama dengan Presiden Jokowi menjadi sorotan dalam dokumenter tersebut.